Oleh karena itu, lembaga kliring menjamin kedua pihak dalam setiap transaksi berjangka. Adapun transaksi kontrak berjangka yang dilakukan oleh perusahaan pialang berjangka pada umumnya, antar lain :42 one. Standardisasi Karena transaksi dilakukan antar pihak-pihak yang saling tidak tahu lawan transaksinya, Kontrak berjangka tidak bisa dibuat tertulis. Untuk memberi kepastian untuk semua pihak isi kontrak berjangka harus baku (regular). Kontrak regular itu biasanya memuat spesifikasi : one. "Aset acuan" ( atau dikenal dengan istilah underlying asset atau instrumen. Bentuknya bisa berupa satuan barel pada
Ia melanjutkan, Bappebti secara rutin dan berkelanjutan terus melakukan upaya preventif dan represif agar masyarakat merasa aman, serta terhindar dari modus-modus penipuan dan potensi kerugian dari kegiatan PBK ilegal.
spread trade) maka keharusan penempatan marjin ini dapat diabaikan atau dikurangi. three. Marjin awal Marjin awal atau biasa dikenal dengan istilah First margin adalah kewajiban yang harus dibayar baik oleh pembeli maupun penjual yang merupakan suatu gambaran nilai kerugian dari kontrak yang ditetapkan berdasarkan sejarah perubahan harga yang terjadi pada transaksi harian.
22 Menurut Burgerlijk Wetboek (BW) jual beli adalah perjanjian timbal balik dimana pihak yang satu berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak lainnya berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut, sedangkan menurut Pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt) jual beli merupakan suatu persetujuan dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain membayar harga yang telah djanjikan.23 Berdasarkan pada rumusan tersebut, dapat kita ketahui bahwa jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual. Dari penjelasan di atas, dapat
Dengan pemblokiran situs, maka manfaat besar dari industri perdagangan berjangka komoditi dapat diperoleh masyarakat maupun kalangan usaha.
Situs World wide web PBK ilegal yang telah dilakukan pemblokiran oleh Bappebti dapat dilakukan normalisasi apabila entitas pemilik situs Website tersebut beritikad baik untuk mengurus perizinan ke Bappebti.
“Upaya tersebut merupakan bentuk kolaborasi antara Bappebti dengan masyarakat dalam memberantas kegiatan ilegal di bidang PBK.
"Entitas ilegal yang akan melakukan kegiatan usaha di Indonesia wajib mengajukan perizinan kepada Bappebti sebelum melakukan kegiatan usaha di Indonesia.
Dengan begitu, pemblokiran domain situs World-wide-web entitas di bidang PBK tak berizin Bappebti memiliki dasar hukum yang kuat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PBK.
Brokerage, yang memberi jasa pelayanan dengan sistem elektronik yang disebut “on the web trading procedure” (OTS). Belakangan ini, OTS lebih disukai oleh hampir semua perusahaan pialang di AS, karena sistem ini dapat menghemat waktu kerja mereka. Tak terkecuali pula, sebagian besar industri berjangka di AS kini cenderung menggunakan OTS, meski masih ada beberapa bursa yang tetap mengguna-kan sistem “open up outcry” (berteriak) dalam melaksanakan perdagangan kontrak berjangka. Khusus bagi Discounted Brokerage atau Introducing Broker yang berciri hybrid provider sepenuh-nya sudah mengganti sistem pelayanan mereka dengan menggunakan “on the internet internet get entry program”.
melaporkan ke Bappebti melalui saluran media sosial atau datang langsung bila menemukan adanya penawaran kegiatan ilegal di bidang PBK.
Perusahaan yang telah diblokir atau ditutup tersebut tentu tidak diperbolehkan melakukan kegiatan usaha di Indonesia, bila melanggar dan tetap melakukan kegiatan usaha, maka BAPPEBTI akan melakukan tindakan tegas dengan melibatkan kepolisian Indonesia.
Langkah ini dilakukan sebagai upaya pembinaan terhadap entitas ilegal untuk mendapatkan informasi lebih lanjut patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PBK, serta dalam rangka membentuk iklim persaingan usaha di bidang PBK yang sehat.
Kasan menjelaskan, Bappebti secara rutin dan berkelanjutan terus melakukan upaya preventif dan represif agar masyarakat merasa aman serta terhindar dari modus-modus penipuan dan potensi kerugian dari kegiatan PBK ilegal.